nusakini.com-Magelang -Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Farhani mengatakan keinginan masyarakat di wilayahnya untuk menyekolahkan putra dan putrinya di madrasah naik drastis.  

"Banyak masyarakat yang menginginkan putra dan putrinya bersekolah di madrasah. Tapi, karena keterbatasan ruang, maka dengan keterpaksaan banyak yang ditolak, dan itu sudah terjadi selama 4 tahun terakhir," ucap Farhani di Magelang, kemarin.

Menurutnya, setiap tahun jumlah siswa didik yang tidak bisa diterima di madrasah mencapai 600 siswa. "Madrasah kita saat ini digandrungi masyarakat. Ada masyarakat yang mengatakan: Pak, kok mau sekolah di madrasah tidak bisa? Ini membawa keprihatinan kita dan untuk itulah kita membangun sinergitas dengan pemerintah daerah," ucap Farhani di hadapan Komisi VIII DPR RI. 

Kehadiran Komisi VIII DPR di Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja Spesifik di MAN I Magelang. Mereka meninjau program peningkatan pelayanan fungsi agama.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Iskan Qolba Lubis dan anggota Komisi VIII DPR RI. Tampak hadir juga, Bupati Kabupaten Magelang Zaenal Arifin, Direktur Penerangan Agama Islam Juraidi dan Kasubdit Sarpras Direktorat KSKK Madrasah Abdullah Alkholis. 

• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit
• 17 Desa di Kabupaten Rembang Jadi Percontohan Integrasi Layanan Primer
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan

Farhani mengatakan, di Provinsi Jawa Tengah, madrasah tumbuh subur, baik negeri dan swasta. Sampai saat ini, total jumlahnya 6.256 madrasah, mulai tingkat Aliyah, Tsanawiyah, sampai Ibtidaiyah. 

"Jateng punya 17.885 guru ASN, 76.890 guru swasta, 223.000 siswa madrasah negeri, dan 1.392.000 siswa madrasah swasta, ujar Farhani.  

Farhani mengapresiasi Bupati Kabupaten Magelang yang peduli dengan pendidikan agama dan madrasah. "Beliau menganggarkan dana dari APBD untuk membantu madrasah," kata Farhani. 

"Karena pada hakekatnya pemerintah itu satu, yaitu ingin mensejahterakan masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan pemerintah untuk tidak membiarkan madrasah bergerak tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. "Pak Bupati, negara kita memang belum punya anggaran. Kementerian Agama tidak mencukupi. Karena itu kami turut bermohon kalau bisa tanah di MAN 1 Magelang dapat dihibahkan ke Kementerian Agama. Hal ini insya Allah untuk membangun boarding School," ujarnya.  

"Boarding School ini ada kegiatan membaca kitab kuning. Kitab kuning ini adalah hazanah keislaman kita yang tidak boleh dipisahkan," lanjutnya.  

Marwan menilai penguatan pembelajaran kitab kuning di madrasah penting agar pemahaman keagamaan siswa semakin dalam.(p/ab)